Thursday, 11 October 2012

Tugas : Keuangan Negara I dan II


I. Keuangan negara dalam arti sempit dan luas

Keuangan Negara dalam arti sempit
pengertian keuangan negara hanya ditafsirkan secara sempit yaitu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”).

Hal ini dipertegas oleh pendapat Jimly Asshiddiqie (Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta, Konstitusi Press 2005) yang mengatakan:
Pengertian anggaran pendapatan dan belanja yang dimaksud dalam UUD 1945 hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat, sehingga tidak tercakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan”.  
 
Keuangan Negara dalam arti luas
Pengertian keuangan Negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, Keuangan Negara pada BUMN dan sebagainya
Hal ini dipertegas oleh pendapat (Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
“Pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN tetapi juga termasuk pada pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

II. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi keuangan negara
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi keuangan negara tersebut adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.
a.       Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
b.      Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
c.       Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.
d.      Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.



Comments
2 Comments

2 comments:

Orang baik meninggalkan pesan