Thursday, 11 October 2012

Tugas : Keuangan Negara III



“kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. (uu 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, pasal 2 huruf g)”

Definisi keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Pasal 2 menyatakan Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Erman Rajagukguk :

Saya berpendapat bahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut. Kerancuan mulai terjadi dalam penjelasan dalam Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan:

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, san badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.”


Fadjroel Rachman
Apabila membaca Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara ini jelas pengertian keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan yang dimasukkan sebagai penyertaan modal negara di BUMN adalah tetap kekayaan negara. Tetapi UU BUMN secara a contrario menentukan hal berbeda menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan, pengertian kekayaan negara tercantum pada Pasal 1 angka (10) UU  No.19/2003 Tentang BUMN yang berbunyi,
Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.”
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi,
Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Bekanja Negara, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
Artinya kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang bersumber dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal kepada BUMN. Ditegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu tak lagi dikelola berdasarkan UU APBN melainkan dengan “prinsip-prinsip perusahaan yang sehat” sesuai dengan UU PT No.40/2007 dahulu UU No.1/1995, lihat Pasal 11 UU BUMN No.19/2003 yang berbunyi,
Terhadap Persero berlaku segala ketentuan  dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”
Artinya segala ketentuan dalam UUPT No.40/2007 berlaku untuk BUMN tentu a contrario dengan Pasal 2 huruf g UU UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara. Ketidakjelasan ini diperparah dengan fatwa Mahkamah Agung No. WMKA/Yud/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang mengatakan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Artinya pembinaan dan pengelolan modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahan yang sehat sesuai UUPT No.40/2007. Masalahnya fatwa Mahkamah Agung itu hanya sebuah pendapat hukum (legal opinion) MA yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, keberlakuannya tentunya tentunya dapat atau tidak dapat digunakan oleh Hakim di dalam memberikan pertimbangan putusannya.


No comments:

Post a Comment

Orang baik meninggalkan pesan